Bersiaplah Bagi Pengguna Gojek Maupun Grab Bike Untuk Sistem Tarif Baru

Sekian lama dinanti bersiaplah bagi pengguna Gojek maupun Grab bike untuk sistem tarif yang berlaku mulai Mei 2019. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada konferensi pers di gedung Kemenhub, Senin (25/3/2019), baru saja menelurkan SK (Surat Keputusan) mengenai tarif ojek online (ojol), dalam hal ini mungkin lebih disasar pada Gojek dan Grab bike sebagai aplikator utama. Penyusunan SK ini diyakini melibatkan pihak aplikator dan asosiasi ojek online untuk mengatur dan menentukan pembagian zona pertarifan.

Dimana terdapat 3 zona yang masing-masing memiliki tarif berbeda yakni tarif batas atas, bawah dan minimal. Kebijakan ini bersifat tidak kaku dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan.

Zona 1
Penetapan tarif wilayah Sumatra dan Jawa (termasuk Bali) kecuali Jabodetabek memiliki tarif batas bawah-atas adalah Rp 1.850-2.300/km. Sementara itu, biaya jasa minimal untuk 4 km pertama adalah Rp 7.000-10.000.


Zona 2
Berbeda lagi dengan pentarifan ojol bagi area Jabodetabek ditetapkan berada di kisaran tarif tanpa potongan (nett) dengan batas bawah Rp 2.000/km dan batas atas Rp 2.500/km. Tarif tersebut belum termasuk perhitungan biaya yang dibebankan aplikator dengan batas maksimum 20 persen. Berarti komponen nilai tarif per km yang dibayarkan konsumen nantinya terbagi menjadi kisaran batas atas-bawah ditambah biaya aplikator dengan jumlah maksimal 20 persen.
Sedangkan untuk Jabodetabek tarif jasa minimal yang ditetapkan adalah Rp8.000-10.000 untuk 4 km pertama. Rentang tersebut akan ditentukan aplikator.

Zona 3

Untuk cakupan wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Timur Indonesia memiliki tarif batas bawah-atas adalah Rp 2.100-2.600/km. Sementara itu Biaya jasa minimal untuk 4 km pertama adalah Rp 7.000-10.000.

Terkait penentuan tarif ini, Kemenhub hanya menetapkan berdasarkan komponen biaya langsung. Sementara itu, komponen biaya tidak langsung nantinya merupakan biaya yang ditanggung aplikator melalui porsi tambahan 20 persen dari tarif nett yang diterima pengemudi.

Apakah sistem tarif yang akan berlaku Mei 2019 sudah cukup fair baik bagi pengguna, driver maupun aplikator? Yang pasti sepeda motor tidak masuk dalam kategori angkutan umum dalam undang-undang transportasi yang berarti SK Kemenhub ini masih prematur sehingga mudah digoyang secara hukum.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*